Pemerintah membentuk Satuan Pelaksana Program Gizi dengan struktur organisasi yang solid untuk menjalankan program MBG. Struktur kelembagaan SPPG dirancang mengakomodasi kebutuhan koordinasi vertikal dan horizontal antar berbagai pemangku kepentingan. Organisasi yang terstruktur dengan baik menjadi prasyarat keberhasilan implementasi program skala nasional ini.

Hierarki Organisasi SPPG

SPPG Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal SPPG berada di bawah Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Kemudian, lembaga ini menetapkan kebijakan strategis, standar nasional, dan mengkoordinasikan pelaksanaan di seluruh provinsi. Tim pusat terdiri dari ahli gizi, manajemen program, dan spesialis monitoring evaluasi.

SPPG Tingkat Provinsi

Setiap provinsi memiliki unit SPPG yang dipimpin koordinator provinsi dan berkoordinasi dengan gubernur. Selanjutnya, unit ini menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program aksi yang sesuai dengan karakteristik daerah. Fungsi utama meliputi supervisi pelaksanaan program di kabupaten/kota dan pelaporan ke tingkat pusat.

Komponen Struktur Kelembagaan

Divisi Perencanaan dan Pengembangan

Divisi ini bertanggung jawab menyusun rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang program MBG. Oleh karena itu, tim melakukan riset kebutuhan gizi masyarakat dan mengembangkan inovasi program secara berkelanjutan. Output divisi menjadi pedoman pelaksanaan bagi semua level organisasi SPPG.

Divisi Operasional dan Logistik

Tim operasional mengelola seluruh aspek pelaksanaan harian mulai dari produksi hingga distribusi makanan bergizi. Akibatnya, kelancaran operasional terjaga dan target penyaluran makanan tercapai sesuai jadwal yang ditetapkan. Divisi ini mengkoordinasikan dapur produksi, armada distribusi, dan warehouse management secara terintegrasi.

Struktur divisi operasional mencakup:

• Seksi Produksi: Mengelola dapur sentral dan satelit
• Seksi Pengadaan: Mengatur procurement bahan baku
• Seksi Distribusi: Mengkoordinasikan logistik dan delivery
• Seksi Quality Control: Memastikan standar kualitas terpenuhi

Koordinasi Antar Lembaga

Kemitraan dengan Kementerian/Lembaga

SPPG menjalin koordinasi erat dengan Kemendikbud untuk implementasi program di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Dengan demikian, integrasi program MBG dengan sistem pendidikan berjalan harmonis tanpa mengganggu proses pembelajaran. Kemitraan dengan Kementan memastikan pasokan bahan pangan lokal berkualitas dan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Struktur kelembagaan mengakomodasi peran aktif pemerintah daerah dalam adaptasi program sesuai kebutuhan lokal. Selanjutnya, kepala daerah diberi kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya tambahan guna memperluas cakupan program. Sinergi pusat-daerah menciptakan ownership yang kuat terhadap keberhasilan program MBG.

Tata Kelola dan Akuntabilitas

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan strategis diambil melalui rapat koordinasi yang melibatkan perwakilan dari setiap tingkatan organisasi SPPG. Kemudian, proses deliberasi mempertimbangkan input data, analisis risiko, dan proyeksi dampak dari setiap alternatif kebijakan. Transparansi proses pengambilan keputusan dijaga melalui dokumentasi lengkap dan publikasi hasil rapat.

Sistem Pelaporan Terintegrasi

Setiap unit SPPG wajib menyampaikan laporan kinerja kepada unit di atasnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, aliran informasi berjalan lancar dan manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data aktual. Sistem informasi manajemen berbasis cloud memfasilitasi pelaporan real-time dari seluruh jajaran organisasi.

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Program Pelatihan SDM

SPPG menyelenggarakan pelatihan reguler untuk meningkatkan kompetensi pegawai di semua tingkatan organisasi. Selanjutnya, materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap divisi seperti manajemen gizi atau supply chain. Sertifikasi profesional diberikan kepada pegawai yang menyelesaikan program pengembangan kapasitas.

Inovasi Struktur Organisasi

Struktur kelembagaan dirancang fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan program dan perubahan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, SPPG dapat beradaptasi cepat terhadap dinamika implementasi tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Review struktur dilakukan setiap dua tahun untuk memastikan efektivitas organisasi tetap optimal.

Kesimpulan

Struktur kelembagaan SPPG yang jelas dan terkoordinasi memastikan pelaksanaan program MBG berjalan efektif di seluruh tingkatan. Pembagian peran yang tegas, sistem pelaporan terintegrasi, dan mekanisme pengambilan keputusan berbasis data memperkuat akuntabilitas organisasi. Dukungan infrastruktur operasional, termasuk pengelolaan logistik dan penataan fasilitas seperti solid rack di gudang dan dapur produksi, meningkatkan efisiensi serta ketertiban alur kerja. Dengan tata kelola yang kuat dan adaptif, SPPG mampu menjaga konsistensi mutu layanan gizi dan menjamin keberlanjutan program MBG secara nasional.