Satuan Pelaksana Program Gizi menetapkan berbagai kebijakan operasional untuk memastikan standarisasi pelaksanaan MBG. Kebijakan operasional SPPG mencakup prosedur, standar kualitas, dan mekanisme pengawasan yang wajib dipatuhi semua pelaksana. Regulasi ini menjamin program berjalan konsisten dan akuntabel di seluruh Indonesia.

Kerangka Kebijakan Operasional

Standar Operating Procedure (SOP)

SPPG menyusun SOP komprehensif yang mencakup semua aspek operasional mulai dari pengadaan hingga distribusi makanan. Kemudian, dokumen SOP dibagikan kepada seluruh pelaksana program melalui platform digital untuk memudahkan akses. Setiap SOP dilengkapi flowchart dan checklist untuk memastikan kepatuhan prosedur.

Regulasi Keamanan Pangan

Kebijakan mewajibkan seluruh pelaksana memiliki sertifikat food safety dan menerapkan prinsip HACCP secara konsisten. Selanjutnya, inspeksi mendadak dilakukan setiap bulan oleh tim audit independen untuk verifikasi kepatuhan. Sanksi tegas diberikan kepada pelaksana yang melanggar standar keamanan pangan yang ditetapkan.

Standar Kualitas Program

Spesifikasi Nutrisi Makanan

Setiap porsi makanan harus memenuhi standar minimal 600-800 kalori dengan komposisi gizi seimbang. Oleh karena itu, menu dirancang mengandung protein minimal 15 gram, karbohidrat 80-100 gram, dan lemak sehat 15-20 gram. Kandungan vitamin dan mineral juga diperhitungkan sesuai Angka Kecukupan Gizi yang direkomendasikan.

• Protein Hewani: Daging sapi/ayam/ikan segar tanpa pengawet
• Sayuran: Organik atau minim residu pestisida
• Karbohidrat: Beras dengan kualitas medium minimal
• Buah: Segar dan matang optimal untuk konsumsi

Standar Kebersihan dan Higienitas

Kebijakan operasional menetapkan protokol kebersihan ketat untuk semua area produksi dan distribusi makanan. Akibatnya, risiko kontaminasi dapat diminimalkan dan keamanan pangan terjaga optimal sepanjang waktu. Sanitasi rutin dilakukan tiga kali sehari dengan disinfektan.

Mekanisme Pengadaan dan Distribusi

Kebijakan Pengadaan Bahan Baku

SPPG mengatur proses pengadaan melalui sistem e-procurement yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak. Dengan demikian, vendor dapat berkompetisi secara sehat dan pemerintah mendapat harga terbaik untuk anggaran. Seleksi supplier mempertimbangkan kualitas, harga, dan kapasitas pasokan secara komprehensif.

Sistem Distribusi Terstandar

Kebijakan menetapkan maksimal waktu distribusi dua jam dari waktu produksi untuk menjaga kesegaran makanan. Selanjutnya, kendaraan distribusi dilengkapi sistem pendingin dan GPS tracking untuk monitoring real-time. Protokol cold chain management diterapkan ketat untuk mempertahankan kualitas nutrisi selama perjalanan.

Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Struktur Pengawasan Berjenjang

Tim pengawas ditempatkan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan untuk monitoring menyeluruh. Kemudian, setiap level memiliki kewenangan dan tanggung jawab spesifik dalam memastikan kepatuhan kebijakan operasional. Laporan pengawasan disampaikan secara berjenjang melalui sistem informasi terintegrasi.

Mekanisme Pelaporan dan Audit

Pelaksana wajib menyampaikan laporan harian, mingguan, dan bulanan sesuai format yang ditetapkan SPPG. Oleh sebab itu, transparansi pelaksanaan program dapat terjaga dan anomali terdeteksi sejak dini. Audit eksternal dilakukan setiap semester untuk memverifikasi keakuratan laporan dan kepatuhan prosedur.

Kebijakan Penanganan Keluhan

Sistem Aduan Masyarakat

SPPG menyediakan berbagai kanal pengaduan seperti hotline, aplikasi mobile, dan website untuk menerima feedback masyarakat. Selanjutnya, setiap aduan ditindaklanjuti maksimal 2×24 jam dengan investigasi menyeluruh oleh tim khusus. Transparansi penanganan keluhan dipublikasikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program.

Sanksi dan Reward System

Kebijakan menetapkan sanksi bertingkat mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin operasional bagi pelanggar. Dengan demikian, pelaksana termotivasi untuk mematuhi seluruh kebijakan operasional yang berlaku secara konsisten. Sebaliknya, pelaksana berprestasi mendapat penghargaan dan insentif untuk mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan.

Standarisasi Tata Kelola Penyimpanan Bahan dan Peralatan Dapur

SPPG menetapkan standar tata kelola penyimpanan bahan pangan dan peralatan dapur untuk menjamin keamanan dan efisiensi operasional. Pengelola dapur menerapkan sistem zoning yang memisahkan bahan mentah, setengah jadi, dan siap saji secara fisik. Petugas menyusun bahan menggunakan solid rack berbahan food grade untuk mencegah kontak langsung dengan lantai dan memudahkan sirkulasi udara.

Kesimpulan

Kebijakan operasional SPPG menciptakan framework yang jelas untuk implementasi program Makan Bergizi Gratis secara standar dan akuntabel. Kepatuhan terhadap SOP dan standar kualitas menjamin program memberikan manfaat optimal kepada seluruh penerima. Pengawasan ketat dan sistem reward-punishment mendorong excellence dalam pelaksanaan program gizi nasional ini.

Azarin Rahma Aulia